Lini Zurlia, aktivis feminis dan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang telah terlibat dalam demo mahasiswa sejak pekan lalu, mengatakan demonstrasi di ibukota akan diselenggarakan di depan kompleks legislatif di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin.
"Banyak unsur [akan mengambil bagian dalam demonstrasi] pada hari Senin," katanya kepada The Jakarta Post pada hari Minggu. "Buruh, petani, mahasiswa, nelayan, dan masyarakat umum." Nailendra, seorang mahasiswa dan juru bicara di Universitas Yogyakarta untuk Aliansi gerakan rakyat, Grup Umbrella utama bagi siswa yang telah memprotes sejak pekan lalu, mengatakan bahwa siswa di Yogyakarta juga akan mengadakan demonstrasi lain di Jl. Gejayan pada Senin. #GejayanMemanggil (Gejayan Calling), mengacu pada persimpangan tiga jalan di mana mahasiswa dan aktivis prodemokrasi menggelar protes di 1998, adalah di antara hashtags yang pergi virus di media sosial sebelum protes Nasional mulai minggu lalu. Nailendra memperkirakan bahwa ribuan demonstran akan dibawa ke jalan pada hari Senin dan mungkin ada "lebih banyak orang daripada saat protes sebelumnya." Perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI), yang telah mengambil bagian dalam protes minggu lalu, belum mengkonfirmasi keikutsertaan mereka dalam protes pada hari Senin. Protes pada hari Senin akan menjadi kelanjutan dari serangkaian demonstrasi berskala besar yang terjadi sepanjang minggu lalu di Jakarta dan kota lainnya di seluruh negeri, termasuk Bandung di Jawa Barat, Palembang di Sumatera Selatan dan Makassar di Sulawesi Selatan. Aliansi ini telah menguraikan tujuh tuntutan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di antara tuntutan adalah menghentikan bagian dari beberapa tagihan yang bermasalah, termasuk RUU KUHP yang tertunda. Peraturan lain yang bermasalah adalah UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, yang disahkan dalam jangka waktu yang singkat meskipun ada kekhawatiran bahwa Komisi tersebut akan sangat melemahkan. Menyusul protes tersebut, DPR memutuskan untuk menunda musyaw-atas RUU KUHP yang direvisi dan tiga RUU lainnya, yaitu prosedur pemasyarakatan RUU, RUU tanah dan RUU pertambangan sesuai dengan permintaan Presiden Joko "Jokowi" kepada anggota parlemen pada hari Senin Minggu lalu. Jokowi juga mengatakan pada hari Kamis bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti hukum (PERPPU) untuk mencabut UU KPK yang direvisi. Sementara banyak telah mengangkat keprihatinan bahwa sidang paripurna akhir akan menjadi kesempatan bagi anggota parlemen untuk melewati beberapa RUU yang kontroversial ke dalam hukum, House Speaker Bambang Soesatyo telah meyakinkan bahwa tidak akan ada musyawpendapat atau keputusan yang dibuat pada setiap tagihan pada hari Senin. "Anggota DPR hanya akan mendengar pidato penutupan saya selama sesi paripurna hari Senin," ujar Bambang pada hari Jumat. Banyak protes pekan lalu berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan polisi dengan melaporkan kekerasan, termasuk di Jakarta, Jambi dan Medan, Sumatera Utara. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, dua mahasiswa Halu Oleo University meninggal setelah mengambil bagian dalam protes yang berakhir dengan bentrokan pada hari Kamis. Seorang mahasiswa diidentifikasi sebagai La Randi meninggal pada Kamis sore setelah mengalah kepada apa polisi telah dikonfirmasi luka tembak setelah ditembak oleh pelaku tak dikenal. Siswa lain, yang diidentifikasi sebagai M. Yusuf Fardawi, meninggal keesokan paginya setelah menjalani operasi untuk cedera kepala berat. Jokowi telah menyerukan untuk menyelidiki kematian mereka dan memerintahkan kepala kepolisian nasional. Jenderal Tito Karnavian untuk menyelidiki seluruh angkatan kepolisian. Pendidikan dan kebudayaan Menteri Muhadjir Effendy dikeluarkan pada hari Sabtu sebuah melingkar menasihati siswa SMA dan SMK sekolah menengah untuk tidak berpartisipasi dalam unjuk rasa masa depan. Menteri telah menyarankan kepala lembaga pendidikan di daerah untuk mencegah siswa mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa dengan meningkatkan pengawasan di sekolah dan meminta orang tua untuk memastikan anaknya pergi ke sekolah. "Siswa SMA masih guru dan tanggung jawab orang tua karena hukum mandat bahwa mereka dilindungi. [Mereka] belum dewasa. Mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri, "kata Muhadjir dalam sebuah pernyataan. Nasihat Menteri ini didukung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengunjungi sekolah untuk mengumumkan bahwa Kementerian ini melingkar. Namun, dia menolak menjawab Apakah pemerintahannya akan menghukum siswa yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
February 2021
Categories |