Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, telah mengumumkan bahwa rencana untuk memindahkan ibukota dari Jakarta masih dalam tahap awal karena kementerian saat ini sedang menunggu rincian lebih lanjut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, diskusi di Kabinet belum mencapai titik untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru, tetapi mereka malah berfokus pada mengapa rencana seperti itu diperlukan dan berbagai kriteria yang harus dipenuhi kota. Rencana relokasi dimaksudkan untuk mengubah Jakarta menjadi kota yang lebih layak huni dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. "Bappenas perlu menyelesaikan detailnya, dan kemudian kita akan berbicara tentang perencanaan dan penganggaran [...] Saat ini kami masih belum tahu detail teknis dan lokasi persis [untuk ibukota baru]," Sri Mulyani di sela-sela Asia ke-52 Pertemuan tahunan Bank Pembangunan (ADB) diadakan di Fiji pada hari Sabtu. Dia mengakui bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun modal baru akan sangat besar. “Ketika Wakil Presiden [Jusuf Kalla] meminta [Gubernur Jakarta] Anies Baswedan untuk membuat presentasi tentang bagaimana mengubah Jakarta menjadi kota metropolitan yang lebih layak huni, kami mendapati bahwa itu akan membutuhkan hingga Rp 700 triliun [US $ 49,29 miliar], Rp 500 triliun di antaranya akan datang dari pemerintah. Jadi, itu sangat besar, ”dia melanjutkan untuk mengatakan. Terlepas dari anggaran yang sangat besar, Kementerian Keuangan mengatakan akan terus memastikan kesehatan keuangan Indonesia. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro baru-baru ini menyarankan memindahkan ibukota 50 hingga 70 kilometer di luar Jakarta atau sepenuhnya dari Jawa. “Kita dapat mempercepat proses pemindahan ibukota dari 10 tahun menjadi lima tahun,” katanya di sela-sela pertemuan tahunan ADB di Fiji.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
February 2021
Categories |